KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis
panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas segala berkat dan rahmatNya
yang memberikan kesehatan dan nikmat kepada penulis sehingga makalah ini dapat
diselesaikan dengan baik.
Makalah
berjudul “MASALAH KEBIJAKAN KESEHATAN” ini disusun berdasarkan media cetak seperti
buku-buku dan sumber media lainnya.
Walaupun penulis telah
berusaha sesuai kemampuan penulis, namun penulis yakin bahwa manusia itu tidak
ada yang sempurna, seandainya dalam penyusunan makalah ini ada yang kurang maka
itulah bagian dari kelemahan penulis. Mudah-mudahan dari kelemahan itulah yang
akan membawa kita akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.
Akhirnya
penulis mengucapkan trimakasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Administrasi
Kebijakan Kesetahan Ibu Ina yang telah mengarahkan dalam pembuatan Makala ini. Dan
tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah
mendukung dalam pembuatan serta penyelesaian makalah ini.
Medan,
16 July 2015
DAFTAR
ISI
KATA
PENGANTAR................................................................. i
DAFTAR
ISI................................................................................. ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang................................................................................................. 1
1.2 Rumusan
Masalah........................................................................................... 1
BAB
II ISI
2.1Pengertian
Kebijakan....................................................................................... 2
2.2Perumusan
Masalah Kebijakan...................................................................... 2
2.3Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Kesehatan........................................ 3
2.4Dasar-Dasar
Dalam Membuat Kebijakan Kesehatan.................................. 3
2.5Merencanakan Kebijakan
Kesehatan............................................................ 4
2.6Kebijakan Kesehatan Di Indonesia................................................................ 5
BAB
III PENUTUP
3.1 Kesimpulan........................................................................................................ 8
3.2 Saran................................................................................................................... 8
DAFTAR PUSTAKA.................................................................. iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Sistem kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan kesehatan.
Intinya sistem kesehatan merupakan seluruh aktifitas yang mempunyai tujuan
utama untuk mempromosikan, mengembalikan dan memelihara kesehatan. Sistem
kesehatan memberi manfaat kepada mayarakat dengan distribusi yang adil. Sistem
kesehatan tidak hanya menilai dan berfokus pada tingkat manfaat yang diberikan,
tetapi juga bagaimana manfaat itu didistribusikan.
Perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan
masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan
dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok dan
menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan
akan menjadi efektif jika perumusan masalah sudah dilakukan berdasarkan
fakta-fakta dan bukan berdasarkan emosi atau angan-angan saja. Fakta-fakta
diungkap dengan menggunakan data untuk menunjang perumusan masalah. Perencanaan
juga merupakan proses pemilihan alternative tindakan yang terbaik untuk
mencapai tujuan. Perencanaan juga merupakan suatu keputusan untuk mengerjakan
sesuatu di masa akan datang, yaitu suatu tindakan yang diproyeksikan di masa
yang akan datang.
Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan
formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan
untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat,. Kebijakan akan menjadi
rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku.
Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan
Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation).
1.2
Rumusan
Masalah
1.
Apa yang dimaksud dengan kebijakan
kesehatan?
2.
Bagaimana
perumusan masalah kebijakan?
3.
Faktor- faktor apa saja yang
mempengaruhi masalah kesehatan?
4.
Apa yang menjadi dasar-dasar dalam membuat
kebijakan kesehatan ?
5.
Bagaimana
merencanakan kebijakan kesehatan?
6. Bagaimana kebijakan kesehatan di
Indonesia?
BAB II
ISI
2.1
Pengertian Kebijakan
Kebijakan merupakan aturan
tertulis yang dimana merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat
mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru
dalam masyarakat.
Kebijakan adalah rangkaian dan asas yang menjadi garis
besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan
cara bertindak (tentang organisasi, atau pemerintah); pernyataan cita-cita,
tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha
mencapai sasaran tertentu.
Kebijakan berbeda makna dengan Kebijaksanaan. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia kebijaksanaan adalah kepandaian seseorang menggunakan
akal budinya (berdasar pengalaman dan pangetahuannya); atau kecakapan bertindak
apabila menghadapi kesulitan.
Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi
atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat
problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan
(Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan
juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga
diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang
spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi
spesifik yang ada.
Masalah
kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi
dapat di identifikasikan dan dicapai melalui tindakan publik. Tingkat
permasalahan tergantung pada nilai dan kebutuhan apa yang dipandang paling
penting.
2.2
Perumusan
Masalah Kebijakan
Masalah
kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi
dapat di identifikasikan dan dicapai melalui tindakan publik. Tingkat
permasalahan tergantung pada nilai dan kebutuhan apa yang dipandang paling
penting.
Menurut Dunn
(1988) beberapa karakteristik masalah pokok dari masalah kebijakan, adalah :
1.
Interdepensi (saling ketergantungan)
Interdepensi yaitu kebijakan suatu bidang seringkali
mempengaruhi masalah kebijakan lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya sistem
masalah. Sistem masalah ini membutuhkan pendekatan holistik, satu masalah dengan yang lain tidak dapat di pisahkan dan diukur sendirian.
2.
Subjektif
Subjektif yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan
masalah diindentifikasi, diklasifikasi dan dievaluasi secara selektif. Contoh:
Populasi udara secara objektif dapat diukur (data). Data ini menimbulkan
penafsiran yang beragam (Gangguan kesehatan, lingkungan, iklim, dll). Muncul
situasi problematis, bukan problem itu sendiri.
3.
Artifisial
Artifisial yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi
problematis, sehingga dapat menimbulkan masalah kebijakan.
4.
Dinamis
Dinamis yaitu masalah dan pemecahannya berada pada
suasana perubahan yang terus menerus. Pemecahan masalah justru dapat
memunculkan masalah baru, yang membutuhkan pemecahan masalah lanjutan.
5.
Tidak terduga
Tidak terduga yaitu masalah yang muncul di luar jangkauan
kebijakan dan sistem masalah kebijakan.
2.3
Faktor yang Mempengaruhi Masalah
Kesehatan
Terjadinya
masalah-masalah tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu:
1.
Faktor Sosial Ekonomi
Pendidikan rendah, penghasilan rendah sehingga
menyebabkan kurangnya kesadaran dalam pemeliharaan kesehatan.
2.
Gaya hidup dan perilaku masyaralat
Kebiasaan yang merugikan kebiasaan adat istiadat yang tidak menunjang kesehatan.
3.
Lingkungan masyarakat (peran masyarakat)
4.
Sistem pelayanan kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan yang belum menyeluruh, sarana
dan prasarana yang kurang menunjang, keterbatasan tenaga dan penyebaran tenaga
kesehatan yang belum merata, upaya pelayanan masih bersifat kuratif.
2.4
Dasar-dasar
dalam Membuat Kebijakan Kesehatan
Memahami
dasar-dasar pembangunan kesehatan pada hakekatnya merupakan upaya mewujudkan
nilai kebenaran dan aturan pokok sebagai landasan untuk berpikir dan bertindak
dalam pembangunan kesehatan.
Dasar-dasar
dalam membuat kebijakan kesehatan yaitu:
1.
Isu Strategis Pembangunan Kesehatan
Banyak masalah kesehatan dapat dideteksi
dan diatasi secara dini di tingkat paling bawah. Jumlah dan mutu tenaga
kesehatan belum memenuhi kebutuhan. Pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum
terfokus dan sinkron. Hasil sarana kesehatan bisa dijadikan pendapatan daerah.
Masyarakat miskin belum sepenuhnya terjangkau dalam pelayanan kesehatan. Beban
ganda penyakit dapat menimbulkan masalah lainnya secara fisik, mental dan
sosial.
2.
Visi Strategis Pembangunan Kesehatan
Dengan memperhatikan isu strategis
pembangunan kesehatan tersebut dan juga dengan mempertimbangkan perkembangan,
masalah, serta berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan ke depan maka
ditetapkan visi pembangunan kesehatan oleh Departemen Kesehatan yaitu
Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat.
Masyarakat yang mandiri untuk hidup
sehat adalah suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia menyadari, mau, dan
mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang
dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan
karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan
dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.
3.
Misi Strategis Pembangunan Kesehatan
Visi pembangunan kesehatan tersebut kemudian
diejawantahkan melalui misi pembangunan kesehatan, yakni Membuat Rakyat Sehat.
Misi kesehatan ini kemudian dijalankan dengan mengembangkan nilai-nilai dasar dalam pelayanan kesehatan yaitu berpihak
pada rakyat, bertindak cepat dan tepat, kerjasama tim, integritas yang tinggi,
transparansi dan akuntabilitas.
2.5
Merencanakan
Kebijakan Kesehatan
Perencanaan yang baik, mempunyai beberapa ciri-ciri yang
harus diperhatikan. Menurut Azwar (1996) ciri-ciri tersebut secara sederhana
dapat diuraikan sebagai berikut :
1.
Bagian dari sistem administrasi
Suatu
perencanaan yang baik adalah yang berhasil menempatkan pekerjaan perencanaan
sebagai bagian dari sistem administrasi secara keseluruhan. Sesungguhnya,
perencanaan pada dasarnya merupakan salah satu dari fungsi administrasi yang
amat penting. Pekerjaan administrasi yang tidak didukung oleh perencanaan,
bukan merupakan pekerjaan administrasi yang baik.
2.
Dilaksanakan secara terus-menerus
dan berkesinambungan
Suatu
perencanaan yang baik adalah yang dilakukan secara terus-menerus dan
berkesinambungan. Perencanaan yang dilakukan hanya sekali bukanlah perencanaan
yang dianjurkan. Ada hubungan yang berkelanjutan antara perencanaan dengan
berbagai fungsi administrasi lain yang dikenal. Disebutkan perencanaan penting
untuk pelaksanaan, yang apabila hasilnya telah dinilai, dilanjutkan lagi dengan
perencanaan. Demikian seterusnya sehingga terbentuk suatu spiral yang tidak
mengenal titik akhir.
3.
Berorientasi pada masa depan
Suatu
perencanaan yang baik adalah yang berorientasi pada masa depan. Artinya, hasil
dari pekerjaan perencanaan tersebut, apabila dapat dilaksanakan, akan
mendatangkan berbagai kebaikan tidak hanya pada saat ini, tetapi juga pada masa
yang akan datang.
4.
Mampu menyelesaikan masalah
Suatu perencanaan yang baik adalah yamg mampu menyelesaikan
berbagai masalah dan ataupun tantangan yang dihadapi. Penyelesaian masalah dan
ataupun tantangan yang dimaksudkan disini tentu harus disesuaikan dengan
kemampuan. Dalam arti penyelesaian masalah dan ataupun tantangan tersebut
dilakukan secara bertahap, yang harus tercermin pada tahapan perencanaan yang
akan dilakukan.
5.
Mempunyai tujuan
Suatu
perencanaan yang baik adalah yang mempunyai tujuan yang dicantumkan secara
jelas. Tujuan yang dimaksudkandi sini biasanya dibedakan atas dua macam, yakni
tujuan umum yang berisikan uraian secara garis besar, serta tujuan khusus yang
berisikan uraian lebih spesifik.
6.
Bersifat mampu kelola
Suatu
perencanaan yang baik adalah yang bersifat mampu kelola, dalam arti bersifat
wajar, logis, obyektif, jelas, runtun, fleksibel serta telah disesuaikan dengan
sumber daya. Perencanaan yang disusun tidak logis serta tidak runtun, apalagi
yang tidak sesuai dengan sumber daya bukanlah perencanaan yang baik.
2.6
Kebijakan Kesehatan di Indonesia
1.
Isu
strategis
Ø Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang
bermutu belum optimal
Ø Sistem perencanaan dan penganggaran departemen kesehatan
belum optimal
Ø Standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan masih
kurang memadai
Ø Dukungan departemen kesehatan untuk melaksanakan pembangunan
kesehatan masih terbatas.
2.
Strategi kesehatan di Indonesia
Ø Mewyjudkan komitmen pembangunan kesehatan
Ø Meningkatkan pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan
Ø Membina sistem kesehatan dan sistem hukum di bidang
kesehatan
Ø Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
Ø Melaksanakan jejaring pembangunan kesehatan
3.
Kebijakan program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Ø Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
Ø Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan
generasi muda
Ø Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat
4.
Kebijakan program lingkungan sehat
Ø Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
Ø Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan
Ø Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
Ø Pengembangan wilayah sehat
5.
Kebijakan program upaya kesehatan dan
pelayanan kesehatan
Ø Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan
jaringannya
Ø Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya
Ø Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat
generik esensial
Ø Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup
sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana
Ø Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
6.
Kebijakan program upaya kesehatan perorangan
Ø pelayanan
kesehatan bagi penduduk miskin kelas III RS
Ø Pembangunan sarana dan parasarana RS di daerah tertinggal
secara selektif
Ø Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit
Ø Pengadaan obat dan perbekalan RS
Ø Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
Ø Pengembangan pelayanan kedokteran keluarga
Ø Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
7.
Kebijakan program pencegahan dan pemberantasan
penyakit
Ø Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko
Ø Peningkatan imunisasi
Ø Penemuan dan tatalaksana penderita
Ø Peningkatan surveilans epidemologi
Ø Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit
8.
Kebijakan program perbaikan gizi masyarakat
Ø Peningkatan pendidikan gizi
Ø Penangulangan KEP, anemia gizi besi, GAKI, kurang vitamin A,
kekuarangan zat gizi mikro lainnya
Ø Penanggulangan gizi lebih
Ø Peningkatan surveilans gizi
9.
Kebijakan program sumber daya kesehatan
Ø Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Ø Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan
kesehatan terutama untuk penduduk miskin
Ø Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
10.
Kebijakan
program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
Ø Pengkajian dan penyusunan kebijakan
Ø Pengembangan sistem perencanaan dan pengangaran, pelaksanaan
dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta
hukum kesehatan
Ø Pengembangan sistem informasi kesehatan
Ø Pengembangan sistem kesehatan daerah
Ø Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan
11.
Kebijakan
program penelitian dan pengembagan kesehatan
Ø Penelitian dan pengembangan
Ø Pengembangan tenaga, sarana dan prasarana penelitian
Ø Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan kesehatan
BAB III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Kebijakan adalah rangkaian dan asas yang menjadi garis
besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan
cara bertindak
Masalah
kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi
dapat di identifikasikan dan dicapai melalui tindakan publik.
Perencanaan yang baik, mempunyai beberapa ciri-ciri yang
harus diperhatikan. Menurut Azwar (1996) ciri-ciri tersebut secara sederhana
antara lain : bagian dari sistem administrasi, dilaksanakan secara
terus-menerus dan berkesinambungan, berorientasi pada masa depan, mampu
menyelesaikan masalah, mempunyai tujuan, dan bersifat mampu kelola.
3.2
Saran
Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam masalah
kesehatan, disarankan dilakukan dahulu analisis kebijakan kesehatan. Dengan
demikian, dapat memberikan keputusan yang fokus pada masalah yang akan diselesaikan.
DAFTAR PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar